Komisi IX DPR RI mempertanyakan kinerja Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (Dirjen BUK). Pasalnya banyak kasus dugaan malpraktek di beberapa rumah sakit di Indonesia,  namun upaya Kemenkes tidak maksimal.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Anita Yacoba Gah (F-PD) saat Rapat Dengar Pendapat yang membahas  kasus dugaan malpratek di RS Medika Permata Hijau Jakarta, RS Ibu dan Anak Dedari di Kupang dan RS Santa Elisabet Medan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa kemarin (15/1)

“Banyak sekali dokter yang sudah melakukan kesalahan, banyak sekali rumah sakit yang sudah melakukan kesalahan, tetapi tindakan Kemenkes terhadap rumah sakit,mana, tidak ada,” tegas Anita.

Anita minta komitmen tertulis dan rekomendasi yang tegas dari Kemenkes terkait berbagai kasus dugaan malpraktek yang terjadi belakangan ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terulang kembali, dan punishment harus diberikan kepada tenaga medis atau rumah sakit yang melakukan kesalahan.

“Saya mohon pak dirjen,RS ini banyak sekali masalah.  Harus ada satu komitmen tertulis atau rekomendasi yang tegas, dan  punishment. Agar hal ini tidak terulang kembali,” paparnya.

“Jangan mentang-mentang dokter lalu dibela.Dokter juga manusia, ingat kita punya Tuhan yang satu, Tuhan juga melihat kalau anda dokter tidak jujur suatu saat,  Tuhan membalasnya,” imbuhnya.

Anita juga menyampaikan kekecewaannya terhadap apa yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Kami menyesal jika anda profesi dokter tapi merengek-rengek ke korban meminta agar kasus  ini tidak  diangkat.  Anda sudah tahu kesalahan yang terjadi dan dilakukan teman sejawat,anda malah mau bayar keluarga korban,” tegas Anita berapi-api.

Sebagai wakil rakyat, dirinya  kecewa. Kasus yang terjadi di RS Ibu dan Anak Dedari Kupang sudah setahun lamanya, namun belum ada penyelesaian. “Saya minta kalau ada masalah cepat ambil tindakan jangan sampe terlalu lama. Salah katakana salah,” ungkapnya.(sc)foto:wy/parle